GEDUNG PARKIR RP19,1 MILIAR KEJATI KALBAR: UNTUK SIAPA URGENSI INI DITUJUKAN?

PONTIANAK  ,TvnewsOne.id _Kritikan Urgensi yang di Paparkan Ketua Yayasan Pusat Bantuan Hukum Mauluddin Borneo (YBHM) biasa disapa AYAH, Di tengah jeritan warga Kalimantan Barat yang masih harus bertaruh nyawa melewati jalan-jalan rusak, jembatan gantung yang nyaris putus, serta keterbatasan fasilitas kesehatan dan sekolah, sebuah ironi besar justru tersaji dari balik meja birokrasi. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Barat secara resmi menggelontorkan dana fantastis sebesar Rp19.014.789.930,78 (dari pagu Rp19,1 Miliar) hanya untuk membangun gedung parkir di lingkungan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar.
Proyek mewah yang dimenangkan oleh PT Aneka Tata Saranasebuah perusahaan asal Kabupaten Pati, Jawa Tengah ini memicu gelombang protes keras dari masyarakat. Kebijakan ini dinilai sebagai bukti nyata matinya empati penguasa terhadap skala prioritas hidup rakyat .

MEWAH UNTUK APARAT, NELANGSA UNTUK RAKYAT
Ketua Yayasan Pusat Bantuan Hukum Mauluddin Borneo Kalbar (PBHM), secara tegas menyuarakan apa yang selama ini dipendam masyarakat. Uang belasan miliar rupiah yang bersumber dari pajak rakyat itu seharusnya kembali ke rakyat dalam bentuk infrastruktur dasar.
“Rakyat Kalbar tidak butuh tempat parkir mobil yang megah di kantor aparat hukum. Rakyat butuh jalan yang layak agar hasil bumi bisa dijual, butuh puskesmas yang obatnya lengkap, dan butuh sekolah yang tidak bocor saat hujan,” ujar perwakilan PBHM dalam kritik tajamnya.
Ketimpangan alokasi ini menunjukkan adanya disorientasi serius dalam perencanaan anggaran daerah. Ketika efisiensi anggaran selalu dijadikan alasan untuk menunda perbaikan fasilitas publik, pemerintah justru tampak royal jika menyangkut kenyamanan korps Adhyaksa.
Ketua Yayasan Pusat Bantuan Hukum Mauluddin Borneo (YBHM) biasa disapa AYAH akan melaksanakan DEMO BESAR-BESARAN bersama Masyarakat dan Mahasiswa Demi Kepentingan Masyarakat Kalbar;

DESAKAN EVALUASI TOTAL HINGGA ANCAMAN AKSI MASSA
Isu ini menggelinding bak bola salju. Tidak main-main, elemen masyarakat sipil Kalimantan Barat kini tengah merapatkan barisan. Sebuah demonstrasi besar-besaran sedang dipersiapkan untuk mengepung pusat pemerintahan dan keadilan di Kalbar. Massa menuntut satu jawaban pasti: “Mana yang lebih penting, kenyamanan parkir pejabat atau nasib dan nyawa masyarakat Kalbar?”Tegas Ayah
Gelombang protes ini tidak hanya menyasar Pemprov Kalbar selaku penyedia anggaran via Dinas PUPR, tetapi juga langsung menukik ke pucuk pimpinan penegak hukum. Jaksa Agung di Jakarta didesak untuk segera turun tangan mengevaluasi total kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalbar, Emilwan Ridwan, beserta seluruh jajarannya.
Fungsi intelijen Kejati Kalbar dinilai gagal total dan tumpul dalam membaca sensitivitas serta kondisi kebatinan masyarakat yang sedang kesulitan ekonomi. Mengapa institusi penegak hukum yang seharusnya menjadi benteng keadilan justru menikmati fasilitas mewah yang melukai hati publik?

Baca Juga:

Antisipasi  Polres Sambas dan Brimob Sisir Lahan Rawan Karhutla di Desa Lumbang

MENUNTUT TRANSPARANSI DAN KLARIFIKASI TERBUKA
Hingga narasi ini diturunkan, masyarakat Kalimantan Barat masih menunggu keberanian moral dari Dinas PUPR Kalbar dan Kejati Kalbar untuk memberikan klarifikasi terbuka. Publik berhak tahu apa dasar urgensi, kajian filosofis, dan nilai kemanfaatan dari gedung parkir senilai Rp19,1 miliar tersebut bagi hajat hidup orang banyak.
Jika pemerintah dan aparat hukum terus bungkam dan bersembunyi di balik formalitas tender SPSE, maka jangan salahkan jika jalanan kota akan dipenuhi oleh amarah rakyat. Keadilan anggaran adalah hak mutlak masyarakat Kalbar, bukan hak istimewa segelintir elit( redaksi

Baca Juga:

Yon Parako 466 Pasgat Salurkan Air Siap Minum Menggunakan Truk Water Treatment